Hari Senin, 17-11-2014 pukul 21.00 merupakan salah satu hari yang menggemparkan masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak setelah berhari-hari dinantikan dibulan November, akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat terbukti.
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi pada malam. Harganya menjadi Rp 8.500/ liter, naik Rp 2.000 dari sebelumnya Rp 6.500/ liter. “harga BBM yang baru akan berlaku pukul 00.00 WIB terhitung sejak tanggal 18 November 2014” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta. Dikutip dari salah satu berita online.
“Bbm naik” salah satu teriakan muncul dari mulut tetangga, mungkin dia secara tidak langsung ingin memberitahukan berita ini ke beberapa rumah dikomplek. Padahal masyarakat sudah mengetahui kenaikan bbm melalui televisi, banyak stasiun tv swasta yang melakukan breaking news, di media sosial #BBMNaik, #Rp8500 sempat menjadi trending topic di twitter, di facebook menampilkan update status tentang yang mencaci dan sebagian bijak menanggapi kenaikan BBM, di blackberry messenger yang sering juga disingkat bbm secara bersamaan menanggapi kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) dengan penampilkan pesan pribadi yang menjadi opini penggunanya.
Bahkan ada lelucon mengatakan “mending bbm naik, dari pada bbm tidak dibalas”. Lelucon ini sebuah sindiran bagi pengguna blackberry messenger apabila pesan yang dikirim ternyata tidak dibalas. Kenyataannya kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) lebih menghebohkan masyarakat dari pada pesan yang tidak dibalas.
Kenaikan BBM subsidi menimbulkan bermacam-macam opini publik. Ada yang mencela, menggunjing, mendukung kebijakan bahkan ada sebagian masyarakat beropini tidak peduli harga BBM bersubsidi naik selama stok masih ada. Masyarakat bisa memperoleh BBM subsidi dengan mudah, tidak terjadi kelangkaan.
Demo oleh mahasiswa dan buruh dibeberapa kota besar di Indonesia, seakan tidak dipedulikan oleh Pemerintah. Bahkan pemerintah telah mengambil sikap berani tidak populer terkait dengan kenaikan BBM subsidi. Keputusan dari hasil rapat setelah Presiden pulang dari luar negeri segera di umumkan ke publik.
Tentunya Pemerintah mengambil kebijakan ini sudah melalui diskusi yang panjang, menghitung banyak kemungkinan dan pertimbangan yang terbaik untuk Indonesia serta tidak melupakan nasib masyarakat kecil. Presiden bersama para menteri, para ahli sudah memperhitungkan dampak positif dan negatif yang di ambil dari keputusan menaikan harga BBM subsidi.
Keputusan selalu menimbulkan pro dan kontra bagi pembuat keputusan. Sudah selayaknya setiap pemimpin akan mendapatkan dukungan dan mendapatkan penolakan terkait dengan kebijakan yang di ambil. Ketika pemimpin gagal melaksanakan keputusan yang sudah disepakati, akan banyak respon negatif dan menyalahkan terkait dengan keputusan yang diambil. Namun ketika keputusan yang diambil berdampak positif, maka akan banyak orang merasa berjasa dengan dibuatnya keputusan tersebut. Bisa dikatakan akan banyak orang cari muka, menarik simpati dari rakyat.
Sudah menjadi trend di Indonesia, setiap keputusan yang dianggap populer akan menampilkan wajah-wajah baru dan tokoh-tokoh politisi di televisi. Wajah-wajah baru dan tokoh-tokoh politisi yang memberikan opini, baik opini yang mendukung atau opini penolakan. Alangkah mirisnya pendapat wajah-wajah baru dan dan tokoh-tokoh politisi ini di ulang-ulang dan ditampilkan secara kontinyu di televisi, seakan-akan membentuk sebuah kenyataan atau kebenaran yang akan membentuk opini publik. Padahal belum tentu opini yang diutarakan berasal dari seorang yang ahli atau pengamat kebijakan terkait keputusan yang diambil.
Melalui akun twitter @andrinof_a_ch, Menteri PPN dan Kepala Bappenas, Andrinof A. Chaniago menyampaikan “udah diukur, perkiraan inflasi dengan kenaikan Rp 2000 bagi kelompok miskin menurunkan daya beli RT Rp 155 rb. Dikasih cash transfer Rp 200 rb/bulan”. Bisa disimpulkan bahwa keputusan yang diambil oleh Pemerintah, sudah diperhitungkan berapa besar beban yang ditanggung oleh rakyat. Beban yang ditanggung rakyat miskin bisa digantikan dengan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah secara langsung. Bantuan secara langsung diharapkan tepat sasaran, berbeda dengan BBM subsidi selama ini yang banyak dinikmati oleh kalangan orang mampu.
Ketika semua orang ingin memutuskan nasib Negara, yang terjadi adalah kerusuhan, pertentangan dan perdebatan. Hal ini berdampak tidak adanya orang, kelompok, masyarakat dan rakyat yang menjalankan keputusan pemerintah. Rakyat akan sibuk dengan pendapat dan keinginan pribadi. Dalam Negara harus ada yang memimpin dan dipimpin, artinya keputusan yang diambil pemerintah bisa diterima dan dijalankan oleh rakyat. Keputusan yang diambil demi kepentingan rakyat secara keseluruhan, bukan kepentingan golongan.
Sebagai warga negara Indonesia sudah kewajiban menjaga ketertiban dan keamanan negara, baik ancaman langsung maupun tidak langsung. Kenaikan harga BBM subsidi tidak seharusnya menjadi sebuah munculnya konflik, tetapi menjadi sebuah momentum untuk membawa Negara ke arah yang lebih baik. Baik dalam arti sekarang maupun untuk masa depan di waktu yang akan datang. Artinya keputusan yang di ambil sekarang akan memiliki dampak positif dari waktu ke waktu di masa yang akan datang.
Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, kenaikan harga BBM subsidi sebesar Rp 2.000/ liter ini akan menambah belanja produktif di atas Rp 100 triliun. Anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial dan mewujudkan visi Presiden Joko Widodo seperti pembangunan sektor maritim.
Besarnya penghematan yang dilakukan oleh pemerintah akan membuat keleluasaan dalam membangun beberapa infrastruktur, meningkatkan sarana prasarana pendidikan, jaminan kesehatan dan beberapa program untuk kesejahteraan rakyat. Rakyat berperan juga sebagai pengawas terkait pengalihan keuangan negara, agar digunakan sebagaimana dengan program yang sudah dibuat, tidak terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan keuangan negara. Bantuan yang diberikan ke rakyat juga harus tepat sasaran. Pembangunan di beberapa pulau di luar Jawa bisa menjadi prioritas utama
0 comments:
Post a Comment